Hari Bhakti Perbendaharaan Negara Ke 18, Begini Harapan Kepala KPPN Watampone

BeritaNomorSatu.Com,Watampone,-

Hari Bakti perbendaharaan diperingati setiap tanggal 14 Januari didasarkan pada tanggal diundangkannya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Beberapa Kesempatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Insan Perbendaharaan untuk tetap fokus dan memiliki semangat bersama dalam menjaga keuangan negara dalam situasi pandemi COVID-19  saat ini. 

Harapan yang sama di hari Bhakti Perbendaharaan tahun 2022 Kali juga disampikan Kepala KPPN Watampone,Rintok Juhirman,melalui releasenya  ia berharap Masyarakat bisa mengawal APBN, memastikan dananya digunakan secara baik dan tepat sasaran.selain itu ia jajarannya berkomitmen untuk mengawal pencairan APBN untuk kebangkitan ekonomi khususnya daerah Bone,Soppeng dan Wajo,Semangat Pemulihan Ekonomi Nasional harus kita gaungkan Bersama agar kita benar benar bisa bangkit tahun ini dari efek Pandemi Covid 19,ungkapnya

Lebih lanjut Rintok Mengatakan,Ia bersama jajarannya komitmen dalam pengelolaan kas negara harus semakin ditingkatkan agar tidak ada account dan uang yang idle di pusat maupun di daerah,"Sementara ini kita terus upayakan untuk bisa menyebabkan treasury function berjalan secara maksimal.Menghilangkan berbagai hal yang sifatnya idle atau pemborosan atau dalam hal ini value for money-nya menurun,” ujarnya

Berbagai inovasi yang telah kami lakukan , seperti Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dan implementasi virtual account untuk rekening Kementerian Lembaga, diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan penerimaan negara dan memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh pemangku kepentingan."Saya harap ini bisa betul-betul meningkatkan fungsi treasury dengan mengoptimalkan jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas secara maksimal juga accountability control yang makin baik,” ungkapnya

Selain itu Konsolidasi informasi keuangan juga diharapkan terus dilakukan. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang mengintegrasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) dapat dikembangkan agar kedua sistem tersebut dapat terintegrasi secara real time, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.“ dengan inisiatif SIKRI, saya harap integrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi keuangan yang lengkap, memiliki akurasi, dan kecermatan yang paling tinggi,” Kuncinya 

(*Rdks-RK-FT_BNS)