Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Verifikasi Dokumen Akreditasi LBH Pengayom Keadilan, Tim Verifikator, Katakan Begini.

 

Portal Jaringan Media Siber Indonesia.
         Www. BeritaNomorSatu.Com

Makassar||SulSel||, > BeritaNomorSatu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Makassar Yang Belokasi di jalan Sultan Alauddin Makassar) Lakukan Verifikasi faktual  pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pengayom Keadilan Kabupaten Bone.).

Hal ini sesuai dengan proses akreditasi Ulang  Pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025-2027 untuk melaksanakan Verifikasi  Faktual Sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN) Kembali Membuka perpanjangan Akreditasi Ulang   kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Mendapatkan Akreditasi Bantuan Hukum, Yang merupakan  salah satu bagian proses itu adalah verifikasi faktual.

Adv_Idham, S.H.  M.H  (Advokat Expert Law LBH) Mendampingi Pimpinan / Direktur Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan, Adv_ Hajar Aswad.,S.H. S.HI., M.H., C.LSc.  mengungkapkan bahwa,  Pemberi Bantuan Hukum harus melewati beberapa tahap untuk di akreditasi Mulai Verifikasi, Tahap I Verifikasi Upload kelengkapan Berkas, Kemudian Tahap ke II proses Verifikasi Berkas Administrasi.
“Kemudian Tahap III ini, TIM Pokja Verifikator Akreditasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan  akan  Turun Langsung  melaksanakan Verifikasi Faktual Lapangan di Kabupaten Bone. Tepatnya Di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan Berlokasi  Berhadapan dengan Kantor Lapas Pemasyarakatan Bone.

Tim Verifikator Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan  Ibu Erna Hakim, Memeriksa Berkas  dan Dokumen Yang diajukan oleh Tim LBH - Pengayom Keadilan dengan Teliti dan Serius, ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan antara yang diUpload dengan Dokumen yang ada.Tutur Erna.

Lanjut Nasaruddin  SH.( Paralegal Expert Law LBH ) Yang juga Hadir Saat Pemeriksaan Faktual sangat Optimis agar  Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Melalui BPHN. Untuk menaikkan Statusnya Dari Akreditasi  C, Menjadi Akreditasi B. Sehingga dapat Menjangkau Seluruh Masyarakat Kabupaten Bone Untuk mendapatkan Akses Keadilan  dan Bantuan Hukum secara Cuma cuma dan Kaum termarjinalkan.

Reporter     : Asw  , BNS         
Editor          : Tim  Redaksi
Organisasi :  ( PWI ), Sulawesi Selatan